Official Website STPM Santa Ursula

stpmsantaursula.ac.id, Ende – Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Ende membedah tiga buku yang merupakan mahakarya alumni dan para dosen di kampus tersebut.

Tiga buku tersebut yakni pertama Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan penulis Elias Cima, Paskalis X Hurint, Yulita Eme, Ricardus B Taulwala, Agustinus Samgar F. Fry, dan Helenerius Ajo Leda, kedua Konflik Tapal Batas karya Dominikus Dhima, dan ketiga Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Lembaga Adat karya Yulita Eme.

Kegiatan beda buku yang merupakan rangkaian acara menyongsong HUT ke-51 STPM Santa Ursula tersebut dilaksanakan di Aula STPM Santa Ursula Ende, Sabtu 11 Maret 2023.

Tampil sebagai pembedah tiga buku tersebut yakni Paskalis X Hurint yang merupakan pengamat sosial dan dosen di kampus tersebut dan Pascalis Baylon So yang merupakan penyusun rencana pencegahan dan penindakan Sat Pol PP Ende dan juga sebagai dosen di kampus itu.

Penulis Buku Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Lembaga Adat, Yulita Eme mengatakan bahwa buku tersebut merupakan hasil penelitian tesisnya yang dikerjakan beberapa tahun yang lalu.

Meski secara literatur tidak relevan lagi, namun secara substansi masih relevan, sebab pemerintah mengakui adanya lembaga adat sebagai salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan seturut semangat desa yang mengakui asal usulnya.

“Karena sebelum mengenal adanya desa, segala urusan penyelenggara pemerintahan dilaksanakan dengan hukum adat dimana pimpinan adat  (disebut mosalaki, red-) sebagai pemimpin,” ujarnya.

Dominikus Dhima selalu penulis buku Konflik Tapal Batas mengatakan buku tersebut merupakan intisari tesisnya yang mengangkat tentang konflik tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Manggarai Timur. Dalam penulisannya, dirinya lebih mengerucut pada faktor politik kewilayahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik.

“Konflik apapun pasti ada kepentingan politik yang masuk dalam hal ini politik kewilayahan antara pemda Ngada dan pemda Manggarai Timur. Sehingga saya menyimpulkan ada intervensi politik kewilayahan dalam masalah batas kedua wilayah,” ungkapnya.

Sementara itu, Elias Cima selaku salah satu penulis buku Kebijakan Pelayanan Publik mengatakan, secara ringkas buku tersebut memuat tentang survei kebijakan pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Ende khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang mulai ada pergeseran dari manajemen kebijakan publik sampai pada kebijakan pelayanan.

Buku tersebut memuat 10 unsur kepuasan masyarakat dengan yang diteliti ada sembilan unsur kepuasan masyarakat diantaranya syarat yang harus dipenuhi masyarakat, sistem mekanisme, waktu pelayanan, biaya tarif, produk spesifik, jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana, sarana sebagai alat yang digunakan, penanganan saran dan pengaduan.

Artikel ini diambil dan telah tayang di Pos-Kupang.com

Baca selengkapnya disini